Anggito Abimanyu
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

RAPBN 2012 disampaikan dan dibahas pada Agustus dan September 2011dalam situasi ketidakpastian ekonomi global (lagi). Sinyal kembalinya krisis global sudah di depan mata. Setelah Lembaga Pemeringkat S&P menurunkan peringkat utang AAA milik AS, Eropa bagaikan tidak lepas dirundung malang. Berbagai masalah bertubi-tubi menerpa kawasan ini yang tadinya menjadi superior dalam segala hal, termasuk ekonomi. Yunani kemungkinan mengalami gagal bayar obligasi, sementara perbankan Eropa juga mengalami masalah kesehatan keuangan dan ketidakpercayaan karena memiliki obligasi di pemerintah yang sedang dililit utang, seperti Italia, Spanyol, Yunani, dan Portugal.

Bank-bank di Asia juga semakin tidak percaya pada bank Eropa dengan semakin membatasi kucuran kredit maupun pembiayaan. Lembaga keuangan internasional, seperti IMF, OECD, ECB, dan beberapa investment bank besar semakin pesimistis dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Semuanya menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi di zona Eropa, juga perkiraan pertumbuhan global. Tidak banyak ruang untuk bergerak lagi dalam mengatasi krisis. Tingkat bunga Bank Sentral sudah rendah dan tidak mungkin diturunkan lagi. Stimulus fiskal juga terhambat batasan utang.

Dalam dokumen nota kuangan dan RAPBN 2012 dijelaskan mengenai upaya penanganan dampak krisis tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan, antara lain, kerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik.

Sayangnya, langkah-langkah tersebut masih jauh dari memadai. RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak kunjung dibahas. Protokol krisis hanya menyangkut Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Aparat penengak hukum dan DPR tidak termasuk dalam protokol krisis. Belum ada langkah-langkah penanganan apabila harga saham BUMN jatuh, kesulitan dalam pembiayaan ekspor, kerja sama bilateral dan regional mengatasi apabila ada gejala ketularan, atau bank mengalami krisis likuiditas. Memang kita patut bersyukur sekarang ini kondisi makroekonomi dan keadaan keuangan Indonesia berada pada kondisi yang sedang “bagus-bagusnya”.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam batas aman di bawah 30 persen, sementara defisit APBN menunjukkan ekspansi fiskal pada level 1,5 persen PDB. Rekening kas pemerintah sangat sehat dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk jaga-jaga yang menjadi bantalan bagi keuangan pemerintah. Rasio perpajakan meningkat dan dengan basis pajak yang semakin meluas. Cadangan devisa di Bank Indonesia lebih dari 120 miliar dolar AS sudah lebih dari cukup untuk mencegah spekulasi, sedangkan perbankan memiliki modal yang cukup aman dengan CAR 17 persen dan persentase kredit macet rendah yakni di bawah dua persen.

Kesiapan RAPBN 2012
Saat ini kondisi ekonomi makro lebih baik dibandingkan dengan 2008 dan 2009. Dengan demikian, sebetulnya pemerintah memiliki kesempatan untuk bergerak lebih longgar dan lebih cepat karena adanya “bantalan keuangan dan fiskal” yang lebih tebal. Ini berarti jika terjadi apa-apa dengan perekonomian, yang mengganggu perekonomian makro, dapat segera ditutupi oleh bantalan keuangan tersebut.

Namun, magnitude krisis kali ini meskipun masih belum pasti, akan lebih serius terhadap perekonomian Indonensia. Memang tidak sekarang, tetapi dampaknya pada sektor riil akan terasa dua tahun lagi. Oleh karena itu, sebaiknya RAPBN 2012 dan 2013 nantinya menambah lagi “bantalan” yang diperlukan. “Bantalan” tersebut dapat berupa penyisihan dana cadangan yang lebih besar untuk pencegahan krisis di sektor keuangan, juga agresivitas dalam mempercepat proyek-proyek infrastruktur. Pembentukan dana infrastruktur jangka panjang perlu dipercepat untuk menampung dana-dana aliran modal yang masuk.

Anggaran belanja modal termasuk infrastruktur tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (APBNP 2011). Tampak kenaikan pada anggaran belanja produktif, terutama infrastruktur terlalu kecil. Janji dalam dokumen masterplan (MP3EI) untuk mengalokasikan belanja modal 10 persen dari total investasi belum bisa dipenuhi pada 2012. Angka ini bisa dipenuhi jika belanja subsidi harga bisa ditekan. Sayangnya, pemerintah selalu ragu-ragu soal realokasi subsidi, khususnya BBM dan Listrik. Meskipun telah ada rencana kenaikan TDL 10 persen pada April 2012, saya ragu pemerintah berani melaksanakan melihat cara kerja pemerintah yang dipenuhi dengan keragu-raguan akhir-akhir ini.

Kenaikan belanja modal RAPBN 2012 yang hampir mencapai Rp 30 triliun seharusnya mampu untuk membiayai sebagian proyek infrastuktur yang diperlukan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut perlu ditambah lagi belanja modal yang dihasilkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui APBD dan sektor swasta melalui kemitraan. Ini juga sekaligus menjadi instrumen untuk mengurangi dampak krisis global.

Namun, melihat magnitude krisis global kali ini, diperlukan intrumen sektor keuangan dan fiskal yang lebih banyak dan bervariasi untuk menanganinya. Dalam RAPBN 2012, pemerintah seharusnya menyiapkan komposisi anggaran demi menghasilkan akselerasi yang lebih tinggi bagi pembangunan ekonomi Indonesia sekaligus mengatasi dampak krisis global.

Pengalaman menunjukkan ekonomi Asia sekuat Cina, India, dan Indonesia tidak terlepas dari krisis global pada 2009. Krisis dimulai di AS pada 2007 dan datang ke Indonesia dua tahun kemudian. Dengan menganggap kejadian yang sama terjadi pada 2011, jika krisis global terjadi di penghujung 2011, akan mengena di Indonesia pada pertengahan 2013. Perbedaannya fundamenal ekonomi makro kita sekarang lebih baik dari 2008, tetapi instrumen pencegahan krisis terbatas. Tindakan pencegahan harus dilakukan sekarang dan tidak perlu menunggu hingga krisis itu datang ke Indonesia pada 2013.

Dengan dua kekuatan ekonomi, AS dan Eropa, yang sedang sakit dan terbatasnya stimulus ekonomi yang dapat dilakukan sebagai lokomotif pertumbuhan global, kita harus bersiap sekali lagi menghadapi masa sulit. Prioritasnya adalah menggunakan instrumen APBN 2012 sebagai instrumen pertahanan dan bekerja sama dengan BI, aparat penegak hukum, serta DPR untuk mempersiapkan protokol krisis yang memadai. Dan, Indonesia belum tampak melakukan upaya-upaya persiapan itu.