REPUBLIKA

Senin, 28 Juni 2010

Oleh Umar Juoro

Pengaruh eksternal, terutama berasal dari krisis Yunani, yang dikhawatirkan menyebar ke negara-negara Eropa Selatan lainnya memberikan pengaruh cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kapitalisasi pasar modal yang dikuasai asing sampai sekitar 65 persen, Surat Utang Negara (SUN) mencapai 22 persen dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 25 persen, aliran modal masuk dan keluar jangka pendek mempunyai pengaruh besar dalam stabilitas ekonomi.

Krisis Yunani menyebabkan keluarnya modal dari pasar modal, SUN, dan SBI yang menyebabkan nilai rupiah melemah dan indeks pasar modal menurun. Para investor mengambil jalan aman menaruh dananya di surat berharga pemerintah AS (treasury bills dan bonds). Ketika harapan membaik terhadap penyelesaian krisis Yunani, kembali modal jangka pendek masuk ke Indonesia memperkuat nilai rupiah dan indeks pasar modal. Namun, ketika harapan itu menurun, kembali modal mengalir ke luar.

Menyikapi pengaruh eksternal ini dan memperhatikan perkembangan ekonomi dalam negeri, baru-baru ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan membatasi kepemilikan SBI harus satu bulan. Usulan agar asing tidak diperbolehkan memiliki SBI, tidak dilakukan oleh BI karena kekhawatiran terhadap tuduhan capital control  yang dapat menyebabkan pelarian modal ke luar.

Pasar uang antarbank juga dilonggarkan untuk mendorong perbankan melakukan transaksi antarmereka dan mengurangi penempatan di SBI. Posisi perbankan dalam transaksi valuta asing juga diperlonggar dengan harapan pasar valas lebih berkembang. BI juga akan menerbitkan SBI dengan masa yang lebih panjang, yaitu enam dan sembilan bulan. Pada umumnya kebijakan ini mendapatkan tanggapan yang positif.

Dalam kebijakan moneter, dilema yang dihadapi BI adalah likuiditas di perbankan masih besar jumlahnya sebagai akibat dari pelonggaran giro wajib minimum pada saat menghadapi krisis dunia 2008. Juga pelepasan dana dalam jumlah besar dari akun pemerintah.

Sayangnya, perbankan belum dapat secara optimal menyalurkan dana ini untuk mendorong kegiatan ekonomi riil. Karena itu, BI harus menariknya, terutama melalui SBI yang biayanya sebenarnya sangat besar.

Dengan cadangan devisa 78 miliar dolar AS sebenarnya cukup untuk mendukung kebutuhan impor. Namun, ini masih belum memadai untuk menjaga stabilitas nilai rupiah pada saat pengaruh eksternal berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

BI kesulitan menambah cadangan devisa ini karena jika harus memberi di pasar, aliran rupiah menjadi lebih besar lagi. Sedangkan, fasilitas dari Chiang Mai Initiative relatif kecil, hanya sekitar dua miliar dolar AS, dengan fasilitas tambahan sebesar 10 miliar dolar AS membutuhkan pengawasan dan keterlibatan penuh dari IMF.

Sebenarnya IMF menyediakan fasilitas 20 miliar dolar AS tanpa harus ada persyaratan yang mengikat, diperuntukkan bagi negara-negara yang mempunyai kondisi ekonomi makro yang baik. Meksiko memanfaatkan fasilitas ini. Permasalahan bagi Indonesia adalah reaksi politis yang masih kuat terhadap fasilitas dari IMF sekalipun secara ekonomi menguntungkan.

Dalam kebijakan fiskal masih belum tampak langkah Menkeu Agus Martowardojo mempersiapkan perekonomian Indonesia menghadapi dampak dari pengaruh eksternal dan tetap mendorong perekonomian untuk tetap berkembang lebih jauh. Menteri yang baru masih disibukkan oleh penyusunan APBN 2011 dan belum melakukan langkah-langkah konkret mengatasi permasalahan yang menghambat perkembangan perekonomian.

Sementara itu, pengaruh eksternal lain yang dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia adalah keputusan Bank Sentral Cina untuk memberikan ruang lebih besar bagi mata uang yuan untuk menguat, terutama terhadap dolar. Keadaan ini sebenarnya memberikan peluang bagi Indonesia karena menurunkan daya saing Cina dan memberikan peluang bagi produk ekspor Indonesia. Kesempatan ini semestinya dimanfaatkan bersamaan dengan upaya untuk merevitalisasi sektor manufaktur yang kecenderungannya terus melemah.

Kita juga belum melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Dibandingkan dengan India yang situasi sosial politiknya tidak kalah hiruk-pikuknya dengan Indonesia, tampak dalam beberapa tahun belakangan ini Indonesia tertinggal semakin jauh dalam kemampuan membangun infrastruktur.

Peraturan dan kebijakan yang disusun terbatas hanya di atas kertas dan tidak diimplementasikan. Begitu pula kebijakan dalam bidang energi masih sangat lemah dengan ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan antara kebutuhan dalam negeri dan kepentingan ekspor.

Produksi migas cenderung menurun dan semakin mempersulit pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Permasalahan subsidi energi semakin kompleks dengan rencana pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi yang dapat dipastikan tidak akan berhasil karena sulitnya melakukan pengawasan.

Dalam situasi demikian, pada triwulan pertama 2010, perekonomian masih tumbuh 5,7 persen dengan perkiraan pada triwulan kedua perekonomian dapat tumbuh lebih tinggi sekitar 5,9 persen. Sebenarnya, pertumbuhan sekitar enam persen tidaklah sulit untuk dicapai pada 2010.

Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak eksternal, terutama dari krisis Yunani, dan kemungkinan menyebar ke negara lain. Selanjutnya adalah menyinergikan kebijakan moneter dengan fiskal dan sektor keuangan dengan riil, terutama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan merevitalisasi sektor industri manufaktur dan pertanian.

Pertumbuhan kredit sejauh ini cukup tinggi sekitar 18 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Sasaran sebesar 20 persen atau lebih tinggi kemungkinan dapat dicapai. Namun, aliran kredit, terutama pada kegiatan konsumsi dan pembiayaan sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja dan bersifat oportunis pada kegiatan-kegiatan yang dalam jangka pendek menguntungkan, seperti pembiayaan kendaraan bermotor. Kredit pada sektor manufaktur dan pertanian semakin tertinggal karena dianggap berisiko tinggi dan tidak menguntungkan.

Melihat perkembangan ini, dalam jangka pendek perekonomian Indonesia akan terus tumbuh secara moderat. Peluang dalam jangka menengah dan panjang baik, tetapi masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.