Bisnis Indonesia

Sabtu, 03/07/2010

POJOK KAFE

Oleh Arief budisusilo
Wartawan Bisnis Indonesia

Ketika Pak Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN, ber­sepakat dan meng­amini keputusan pemerintah untuk memberlakukan ke­naikan tarif listrik mulai 1 Juli lalu, semua ekonom bilang risiko inflasi akan meningkat.

Keputusan Pak Dirut-dia se­benarnya adalah baron koran, pe­milik Grup Jawa Pos-di­ja­di­kan kambing hitam. Lalu orang pun bertanya: Apa artinya risiko in­flasi meningkat?

Buat teman-teman saya dari ka­langan ekonom, mudah men­ja­wab pertanyaan itu, meski bisa jadi pendekatannya beraneka ragam.

Bagi ekonom yang concern terhadap pendekatan moneter, de­ngan cepat akan bilang: Suku bunga harus segera naik!

Bagi ekonom yang melihat dari sudut pandang pasar modal, akan mengatakan: Gairah investasi bisa menurun, karena sebagian investor akan me­min­dah­kan dana mereka ke SBI atau ob­li­gasi.

Bagi ekonom yang melihat ke­pentingan konsumen, akan bilang: Daya beli menurun!

Semua pendekatan itu sama-sama rumit dan njelimet untuk se­gera dipahami orang awam.

Padahal, secara sederhana, para pedagang di pasar induk Kra­matjati punya jawaban: Har­ga cabai, beras, telur, daging ayam, daging sapi, dan, tak lengkap jika ditinggalkan, da­ging kambing, terus naik.

Artinya, bagi penggemar ku­li­ner sate kambing, menu pe­nganan yang disantap mesti di­ba­yar dengan merogoh kocek le­bih dalam. Atau, keuntungan Pak Min, bakul sate asal Ge­molong, Sragen, yang wa­rung­nya jadi langganan saya, bakal berkurang.

Bisa jadi solusi win-win yang di­pakai; harga seporsi sate kam­bing tidak naik, tetapi potongan da­ging sate kambing dikurangi se­t­engah sentimeter, sehingga Pak Min tak per­lu men­dong­krak harga jual satenya, atau ongkos ma­kan teng­klengnya.

Cerita itu se­kadar ilustrasi. Intinya saya, se­bagai penggemar sate kam­bing, begitu pula Pak Min, bakal ja­di korban inflasi. Apalagi, ka­rena suka latah, kenaikan tarif listrik, harga BBM, atau tarif konsumen lainnya, kerap di­ja­di­kan alasan untuk menaikkan harga barang-barang lain.

Jadinya psikologi inflasi menimbulkan efek ‘tumpuk undung’. Itu bahasa kampung saya. Orang Jakarta, yang fasih berbahasa Indonesia, menyebut istilah efek ‘tumpuk undung’ itu sebagai ‘berdampak ganda’. Di Washington, yang masih prihatin dengan sisa-sisa efek subprime mortgage, atau di London, yang kini was-was terhadap dampak krisis Yunani, menyebutnya ‘multiplier effect’.

Walah, mohon maaf, kok jadi rumit lagi. Sebetulnya, saya hanya ingin bilang, banyak orang sesungguhnya tambah miskin, paling tidak berkurang kesejahteraannya, meski dividen, tantiem, omzet, gaji, atau pendapatan dari bisnis apa pun, boleh jadi naik. Inflasi menjadi hantu pemakan pendapatan kita. Dan, itu nyata tanpa harus menjadikan PLN sebagai kam­bing hitam.

****

Tanpa kecemasan akan kenaikan inflasi pun, tingkat kemiskinan di negeri ini memang masih sulit untuk dipangkas.

Jargon pemerintah yang kerap disebut dalam banyak pidato-dan tentu saja kampanye pemilu lalu-untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi, memang masih jauh dari kenyataan.

Maaf, bukan bermaksud meng­geritik, tetapi sekadar biar masyarakat tahu, Badan Pusat Statistik pun sudah meng­umumkan bahwa laju pengurangan kemiskinan tahun ini justru melambat.

Perbandingannya, pada periode Maret 2008 hingga Maret 2009, penurunan penduduk miskin mencapai 1,27%. Angka itu pun diumumkan menjelang pemilu lalu. Namun tahun ini, pada periode Maret 2009 hingga Maret 2010, penurunan laju kemiskinan hanya 0,82%.

Apa artinya? Jumlah penduduk miskin makin sulit diturunkan, jika tren itu tak dihentikan. Bisa jadi, target pemerintah yang menetapkan porsi penduduk miskin sebesar 8% pada 2014, bakal meleset.

Itu jika kita “begini-begini saja”, pinjam dialektika kebanyakan orang. Kecuali jika ada perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan pem­bangunan.

***

Jika data resmi BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin hingga Maret tahun ini mencapai 32,5 juta orang-semoga Anda percaya, meski maaf saya nggak begitu yakin data itu valid, lha wong sensus penduduk yang baru lalu saja bolongnya bukan main (bisa jadi angkanya malah lebih besar)-bisa dipakai sebagai patokan, angka itu sungguh sangat besar.

Apalagi, naik turunnya angka kemiskinan itu begitu mudah dipengaruhi ada tidaknya kucuran uang pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai alias BLT.

Semoga saya keliru, tetapi sebetulnya angka ini ironis. Apalagi jika melihat betapa banyak kasus korupsi berseli­weran di sekitar kita.

Belum tuntas benar kasus GT, yang diduga bersekongkol dengan mafia hukum menilap uang suap ratusan miliar rupiah sebagai imbalan dari perusahaan pengemplang pajak. Lalu ada parpol yang bahkan ingin memakai APBN-yang harusnya menjadi peranti kesejahte­raan rakyat-malah mau dibagi-bagi sebagai dana aspirasi para politisi.

Berapa banyak mantan pejabat, termasuk mantan menteri, yang kini menjadi tersangka korupsi, bahkan mendekam di penjara-karena apes saja ketahuan. Tak terhitung yang tak ketahuan, atau ber­se­kong­kol supaya kasusnya dipe­tieskan.

Koruptor bukan hanya pejabat atau pegawai negara, mereka juga termasuk para karyawan swasta yang melakukan praktik kotor patgulipat, atau juga pengusaha yang menyuap pejabat atau pegawai pemerintah untuk menghindari kewajiban pada negara, termasuk pajak.

Sederhana saja saya memahaminya. Jika negara tidak sanggup lagi memberikan subsidi kepada rakyatnya karena para pembayar pajak tidak menyetorkan apa yang seharusnya dibayarkan kepada negara, maka hak si miskin telah pula diambilnya.

Lihat saja betapa sekarang sekolah berkualitas makin jauh dari jangkauan orang-orang tak berpunya, yang butuh pendidikan lebih baik untuk keluar dari kemiskinan, karena terbatasnya subsidi dari negara.

Saya, tentu, tidak menganjurkan agar negara memberikan subsidi karena bukanlah cara yang baik dan mendidik. Namun betapa pun, negara harus berpihak pada rakyat miskin.

Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, faktanya begitu banyak kesempatan negara untuk memperbaiki kesejahte­raan rakyatnya hilang karena korupsi.

Setuju atau tidak, terserah Anda. Tapi saya senang dengan kata pepatah yang populer di telinga anak-anak TK dan SD: Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Mungkin pepatah itu perlu ditambah satu lagi: Korupsi pangkal miskin. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)