Bisnis Indonesia

Senin, 28/06/2010

Berbagai konflik di dalam negeri harus segera dituntaskan

Oleh Rizal Halim
Pengajar Fakultas Ekonomi UI

Rapuhnya sistem ekonomi Barat (AS dan Eropa) di tengah era ekonomi transendental telah menggiring perhatian dunia untuk terus waspada dalam mengantisipasi potensi imbas dari berbagai persoalan di AS dan Eropa.

Berita kegagalan menangani tumpahan minyak di Teluk Meksiko misalnya memberi sentimen negatif terhadap beberapa indikator ekonomi dunia seperti volatilitas harga minyak dunia, anjloknya beberapa indeks acauan dunia, nilai tukar mata uang yang tidak menentu, dan lain sebagainya, begitu juga ketika Obama mengumumkan serapan tenaga kerja selama Mei 2010 di bawah estimasi sebagian ekonom dunia.

Berita ini pun kemudian menghantam dan membuat anjloknya berbagai indeks acuan seperti Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq turun rata-rata 3%.

Secara paralel, krisis Yunani kemudian menggiring Spanyol, Portugal bahkan Italia, mulai melakukan pemotongan anggaran pengeluaran.

Sementara dari Jepang, berita penurunan pertumbuhan manufaktur dan melemahnya yen serta pengunduran diri PM Jepang juga memberi sentimen yang bervariasi di berbagai indikator ekonomi negara.

Di sisi lain ekonomi dunia juga terusik dengan bersitegangnya Korea Utara dan Korea Selatan pasca tenggelamnya kapal selam Korea Selatan, kemudian konflik di jalur Gaza.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi dunia kemudian memberi sinyal pergerakan ekonomi menuju keseimbangan geopolitik dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Dinamika ekonomi politik regional kemudian menjelma menjadi pisau bermata dua yang siap menggenjot kekuatan regional atau sebaliknya.

Bagaimana kedua paham ekonomi dalam tulisan Ian Bremmer dalam menghadapi kompleksitas persoalan dunia dewasa ini?

Sistem ekonomi rentan

Tentunya kita dapat melihat betapa rentannya sistem ekonomi seperti AS, Eropa bahkan Jepang (biasa disebut G3) yang menganut sistem ekonomi pasar terbuka.

Globalisasi dan mobilisasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal pada sistem ekonomi pasar terbuka ini menjadikannya sangat sensitif terhadap isu isu geopolitik.

Bandingkan dengan sistem ekonomi China yang pada saat krisis 2008-2009 tidak menghadapi persoalan berarti khususnya dengan sektor perbankan.

Sistem yang dianut China atau biasa disebut sebagai state capitalism di mana negara menjadi pengelola faktor produksi, menjalankan kegiatan ekonomi dengan state own entreprise yang dimiliki mampu memproteksi diri dari berbagai isu global yang mencuat.

Hal ini kemudian menjadi pemicu ketegangan antara China dan AS. Sikap protektif China membuat perusahaan perusahaan transnasional (khususnya yang berasal dari AS dan Eropa) kesulitan menggarap pasar China.

Prediksi Ian Bremmer dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, sistem ekonomi state capitalism yang dianut China cenderung lebih amán dan lebih berkembang dibandingkan dengan western system.

Akan tetapi, untuk jangka panjang di mana pada titik tertentu ketika ekonomi dan isu geopolitik membaik, maka sistem itu relatif rentan.

Bisa dipahami mengapa China sangat menjaga ekonomi domestiknya. Tidak heran cadangan devisa China sekarang ini mencapai US$2,27 triliun (2009) dan merupakan cadangan devisa terbesar di dunia setelah Jepang dan AS. Bandingkan dengan cadangan devisa Indonesia per 15 Mei 2010 mencapai US$78 miliar.

Pergerakan ekonomi China dalam 5 tahun terakhir menjadi buah bibir di seluruh belahan dunia. Kemampuan perusahaan-perusahaan BUMN China melakukan penetrasi dan ekspansi pasar menjadikannya momok bagi negara-negara dengan sistem ekonomi pasar terbuka.

Betapa tidak, geliat industri manufaktur China dengan struktur biaya paling efisien di dunia dewasa ini menjadi kekuatan yang ditakuti oleh berbagai negara seperti AS, Eropa bahkan Jepang.

Lihat saja industri otomotif China yang dengan perlahan menggerogoti Jepang atau AS. Bukan hanya itu, Indonesia pun dihantui dengan membanjirnya produk-produk China dengan harga yang jauh lebih murah.

Ekonomi dunia dewasa ini mencari keseimbangan tertentu dari berbagai isu yang mendera seluruh sektor ekonomi.

Titik keseimbangan ini tentunya memiliki efek yang bervariasi di setiap negara. Contoh kecil, dengan klaim fundamental ekonomi yang relatif kokoh, Indonesia relatif sepi dari imbas krisis Yunani, tetapi lain halnya dengan Brasil atau Portugal.

Keseimbangan ekonomi dengan kompleksitas dan dinamika sosial politik regional mendorong tercapainya keseimbangan geopolitik. Negara seperti India dan Brasil merupakan ilustrasi negara yang mencoba menyeimbangkan antara ekonomi pasar terbuka ala western dengan sistem state capitalism ala China.

Kedua negara ini kemudian disebut-sebut sebagai negara yang sedang menggeliat bersama China pada saat negara-negara lainnya terperosok.

Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Pencapaian devisa negara yang cukup menggembirakan tentunya tidak kemudian melupakan persoalan fundamental seperti ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN-BUMN yang memiliki aset lebih dari Rp2000 triliun atau setara dengan 2 tahun belanja negara.

Apalagi sampai terdengar berita Kementerian BUMN yang mengelola sekitar 144 BUMN ini akan melelang pekerjaan desain blue print BUMN dengan nilai pekerjaan US$15 miliar.

Sangat disayangkan dengan aset sebesar itu dan orang-orang andal kemudian menyerahkan pekerjaan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus ditunaikan.

Lantas apa yang menjadi tugas Kementerian? Bukankah mereka didudukkan untuk dapat mengelola dan membuat ke 144 BUMN menjadi motor-motor penggerak ekonomi domestik atau bahkan menjadi pemain global seperti BUMN China.

Atau bagaimana ketidakdewasaan lembaga pemerintahan baik birokrasi maupun institusi legal yang mendukung aktivitas negara.

Konflik antarinstitusi, inefisiensi birokrasi, penegakan hukum dan lain sebagainya merupakan persoalan nasional yang harus segera ditunaikan.

Kunci penyelesaian tentunya ada pada pundak Presiden sebagai pucuk pimpinan untuk dapat mengambil banyak pelajaran dari negara-negara di sekitar kita.

Jangan membiarkan persoalan bergulir dengan liar yang kemudian berpotensi merontokkan sistem pemerintahan dengan dalih demokrasi atau keterbukaan, karena demokrasi dan keterbukaan hanya akan eksis ketika sang pemimpin melakukan tindakan konkret bagi banyak orang.