REPUBLIKA,

Senin, 01 Maret 2010

Oleh Sunarsip

Dua hari mendatang merupakan hari yang menentukan bagi perjalanan politik kasus bailout Century. Pada hari itu, akan diputuskan apa implikasi politik dari kebijakan bailout Century. Apakah kasus Century akan berakhir positif? Tidak ada yang tahu. Namun, apa pun putusan yang diambil, kita berharap bahwa putusan akhir DPR tetap berpegang pada data dan fakta yang benar, bukan karena pertimbangan politik semata.

Kita juga berharap bahwa dalam putusan DPR tersebut, terdapat pula masukan positif dalam bentuk saran perbaikan bila memang ditemukan ada kekeliruan dalam kebijakan terkait Bank Century. Sehingga, nantinya, kesimpulan DPR tidak hanya mengungkap kekeliruan (bila ada), tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan kelembagaan ekonomi dan hukum pada masa mendatang. Jika prinsip ini dipegang, kita yakin apa pun putusan politik yang diambil, kepercayaan publik akan tetap terjaga sehingga kondisi ekonomi pun dapat terjaga dengan baik.

Perlu diketahui bahwa ketika hari ini kita sibuk dengan kasus Century, ekonomi dunia telah bergerak cepat. Pada 26 Januari lalu, IMF kembali merevisi proyeksi ekonomi dunia yang telah dibuat sebelumnya. Bila pada Oktober 2009, IMF memproyeksikan bahwa tahun 2010 ekonomi dunia akan tumbuh 3,1 persen; pada Januari 2010 lalu, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,9 persen. Revisi proyeksi IMF ini didasarkan pada perkembangan ekonomi terbaru, yaitu saat ekonomi negara-negara di dunia rata-rata mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya.

Taiwan dan Thailand, misalnya, melaporkan pertumbuhan tercepat terakhir karena didorong oleh sektor perdagangan, konsumsi swasta, dan pariwisata walaupun tanpa bantuan stimulus pemerintah. Pada kuartal IV 2009, PDB Taiwan tumbuh 9,22 persen (year-on-year) yang merupakan angka tertinggi sejak 5 tahun lalu dan lebih dari 3 persen lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat oleh banyak ekonom sebelumnya.

Hal yang sama juga dialami Thailand. Pada kuartal IV 2009, PDB Thailand mengalami pertumbuhan yang tercepat sejak 10 tahun terakhir. Dibanding kuartal III 2009, PDB Thailand kuartal IV 2009 tumbuh 3,6 persen. Jika dibanding kuartal IV 2008, PDB Thailand kuartal IV 2009 tumbuh 5,8 persen. Ekspor, pariwisata, dan pertanian merupakan kontributor utama dari pertumbuhan PDB Thailand pada kuartal IV 2009 tersebut. Malaysia juga mengalami pertumbuhan PDB yang mengesankan. Pada kuartal IV 2009,  PDB Malaysia tumbuh 4,5 persen dibandingkan kuartal IV 2008.

Bagaimana dengan negara-negara maju? Salah satu jangkar ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS), pada kuartal IV 2009 juga mengalami pertumbuhan PDB yang tinggi. Pada kuartal IV 2009, PDB AS diperkirakan tumbuh 5,9 persen dibandingkan kuartal III 2009 atau jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB kuartal III 2009 sebesar 2,2 persen. Jepang pada kuartal IV 2009 tumbuh 4,6 persen dibandingkan kuartal III 2009 atau tumbuh 1,1 persen dibandingkan kuartal IV 2008.

Kinerja pertumbuhan PDB negara-negara di dunia tersebut juga didukung data yang terkait dengan kinerja industri manufaktur. Berdasarkan data yang dikeluarkan Markit pada 11 Februari lalu, indeks global manufaktur atau yang dikenal dengan The Global Purchase Manager’s Index (PMI) pada Januari 2010 meningkat menjadi 53,2 atau meningkat dibandingkan posisi Desember 2009 sebesar 53,1. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur konsisten mengalami ekspansi, yaitu PMI sejak kuartal IV 2009 terus konsisten meningkat dan telah berada di atas level 50.

Berbagai indikator ekonomi inilah yang kemudian mendorong IMF merevisi target pertumbuhan ekonomi dunia yang dibuat sebelumnya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2010, negara-negara emerging market akan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 6,0 persen, di mana Cina konsisten sebagai negara yang memiliki pertumbuhan tinggi, yaitu 10 persen dan India 7,7 persen. Pertanyaannya, apakah kita akan melewatkan begitu saja momentum positif ini dengan terlalu menyibukkan diri dalam urusan politik? Tentu tidak. Politik harus jalan terus, tapi juga perlu dibangun politik yang sehat agar bisa memberikan dampak yang sehat pula bagi ekonomi. Terlebih lagi, di saat negara lain memacu gerak ekonominya lebih cepat, kita justru dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi yang cukup berat. Salah satunya adalah penerapan Asean China Free Trade Area (ACFTA).

Harus diakui bahwa sekalipun ekonomi kita selama ini dikatakan aman di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia, namun sejatinya kemampuannya menghasilkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Tahun 2009, ekonomi kita diperkirakan tumbuh 4,3 persen. Tahun 2010 ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi kita tumbuh 5,5 persen, yang berarti dibawah rata-rata perkiraan pertumbuhan ekonomi emerging market sebesar 6 persen. Jika bandingkan dengan negara lain yang tadinya mengalami krisis, sebagaimana disebut di atas, namun justru kini mampu membuat lompatan kinerja ekonominya yang signifikan, tentunya kinerja ekonomi kita saat ini tidak bisa disikapi telah berada dalam zona aman yang bisa membuat kita berpuas diri.

Untuk itu, langkah-langkah yang bersifat strategis semestinya mendapat prioritas paling tinggi dibandingkan langkah-langkah lainnya. Kalau, misalnya, ACFTA dianggap sebagai tantangan terbesar kita saat ini, semestinya kita harus bergerak cepat membuat kebijakan untuk penyesuaian diri. Kita tak mungkin mundur dari ACFTA. Faktanya, justru negara-negara ASEAN lainnya sangat antusias dengan penerapan ACFTA. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa manfaat keterlibatan kita dalam ACFTA justru lebih besar dibandingkan tidak ikut terlibat. Memang, ada sejumlah industri yang dirugikan dari penerapan ACFTA, seperti baja, tekstil, makanan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokemikal, dan elektronik. Namun demikian, tanpa ACFTA pun, industri-industri tersebut memang sudah kalah kompetitif.

Kita juga dituntut tidak hanya bersiap dalam konteks ACFTA 2010, tetapi juga harus bersiap pada implementasi ACFTA 2015. Pada tahun 2020, kita juga harus bersiap dengan implementasi APEC sebagai komitmen pelaksanaan perdagangan bebas Asia Pasifik yang telah disepakati sejak era pemerintahan presiden Soeharto pada tahun 1994. Isu lainnya adalah kita juga harus bersiap dengan implementasi kesepakatan global terkait perubahan iklim yang berlaku efektif pada 2012.

Menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di atas, jelas dibutuhkan kerja sama yang baik, khususnya antara pemerintah dan DPR. DPR dan pemerintah perlu bekerja sama lebih intensif mempersiapkan sistem kelembagaan ekonomi (yang di dalamnya menyangkut regulasi) agar kita berhasil melewati berbagai tantangan tersebut.

Karena itu, saya kira sudah saatnya perlu ada moratorium politik untuk menghentikan ‘pertikaian’ antara DPR dan pemerintah. Jika terdapat masalah yang terkait dengan pelanggaran tertentu, sebaiknya hukum yang  menjadi panglimanya. Dengan begitu, pemerintah dan DPR bisa lebih fokus pada fungsi pengganggaran (budgeting) dan legislasi agar sektor riil dapat bergerak cepat, yang tentunya hal ini dapat memberikan manfaat lebih riil bagi masyarakat.