Bisnis Indonesia

Sabtu, 20/02/2010

 Oleh Abraham runga mali
Wartawan Bisnis Indonesia

Ketika politik bangsa karut-marut dengan kasus Bank Century, terbersit kerinduan yang mendalam untuk terhenyak di dunia idea, dunia para pemimpi, dunia platonik.

Termasuk saya merindukan pemimpin di negeri ini yang bergelar ‘filsuf raja’. ‘Filsuf-raja’ (king-philosopher) adalah istilah khas Plato, filsuf Yunani yang hidup 346 tahun Sebelum Masehi.

Saya paham betul apa yang melecut kerinduan yang aneh ini. Sebulan terakhir saya terlampau intens menjalin komunikasi dengan komunitas yang menamakan diri para ‘perajin humaniora’.

Mereka ini suka berabstraksi. Anggota komunitas ini punya waktu cukup untuk berpikir karena kebutuhan sehari-hari berupa ‘makanan dan minuman’ sudah selalu tersedia, kendati tidak serba mewah. Pesan Schopenhauer, primum vivere, deinde philosophar (hidup dulu, baru berfilsafat) benar-benar mereka jalankan.

Lalu, traktat-traktat filsafat dan humaniora selalu bersesakan di rak-rak buku mereka. Kalimat-kalimat mereka ketat dengan dalil logika. Mereka suka novel dan karya sastra. Bahkan, ada yang rajin membuat sajak.

Yang bikin seru yakni ketika mereka pun turun gunung ikut berkomentar soal kasus Bank Century. Tentu saja sejauh mereka yang tangkap dari ruang sidang Senayan dan sepanjang yang mereka baca dari media massa.

Ada yang suka merekonstruksi logika para pemimpin yang menyesatkan. Yang lain mengeritik argumentasi anggota parlemen yang sering ad hominem (pada orang), bukan ad rem (pada pokok persoalan).

Intinya, mereka menyoal kualitas pemimpin dan politisi di negeri ini. Pemimpin yang tidak menjunjung prinsip bonum commune suprema lex (kepentingan publik adalah hukum tertinggi). Politisi yang tidak konsisten dalam berpikir dan bertindak.

Ekspektasi mereka luar biasa. Begitulah, saya berusaha memahami para pengagum Plato yang sering tidak berpijak pada realitas. Apapun, tak ada salahnya sekali-kali mengikuti cara pandang para ‘perajin humaniora’ ini.

Plato dalam bukunya Politeia membagi manusia menjadi tiga kelas sebagaimana susunan tubuhnya. Kelas pertama adalah para filsuf (kepala), kelompok bermoral baik dan bijaksana serta mengandalkan akal budi dalam kehidupannya.

Bagi Plato, yang layak memimpin negara adalah dari kelompok ini. Dari sinilah muncul konsep ‘filsuf-raja’.

Kedua, kelas militer atau prajurit (dada) yaitu kelompok yang karena keberaniannya bertugas membela negara. Ketiga, kelas pekerja (perut) atau warga negara biasa yang tugasnya menyediakan kebutuhan hidup manusia. Kelompok manusia ini memang selalu begulat dengan ‘urusan perut’.

Dari kelas yang manakah watak para pemimpin dan politisi di negeri ini? Anda tidak perlu berjuang terlalu keras untuk menjawab pertanyaan ini. Dari kegaduhan kasus Bank Century, baik para penyebab, maupun mereka yang berusaha menyelesaikannya, watak itu tergambar dengan cukup terang benderang.

Seorang perajin humaniora sempat berujar begini, “Kalau saja mereka ‘filsuf-raja’ mungkin tidak pernah ada kasus Bank Century di negeri ini. Atau pun kalau ada, tidak segaduh ini. Kalau mereka orang-orang satria, pasti sudah banyak pejabat yang mundur dari posisinya karena sudah terlanjur membuat onar dan mengganggu jalannya pembangunan.”

Lagi pula, lanjut dia, kalau mereka satria, tidak ada anggota perle­men yang suka ngeyel atau sebalik­nya cepat melempem seperti ke­rupuk.

Lalu, kita tak perlu sungkan menerima kenyataan ini bahwa pemimpin dan politisi negeri ini masih berkutat pada kepentingan dan kesenangan pribadi. Mereka adalah para pemburu rente.

Dalam studinya tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Kuskridho Ambardi, secara jelas mengatakan partai pemburu rente ini terjadi dalam partai yang terkartelisasi.

Dalam politik kartel, dorongan untuk berpartisipasi dalam kabinet dan struktur kepemimpinan di komisi misalnya adalah karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama. Politik kartel biasanya juga mendorong terjadinya oligarki politik.

Intinya, mereka terlibat di peme­rintah atau parlemen bukan demi perjuangan program atau ideologi partai, tetapi demi mengamankan sumber-sumber rente.

Nah, jauhkan dari bayangan Anda bahwa mereka akan berjuang me­wakili kepentingan konstituennya.

Dalam politik kartel tak ada oposisi, yang ada hanya koalisi pragmatis. Mestinya koalisi harus berdasarkan ideologi dan kemenangan-minimal, tidak serampangan.

Maka tak perlu heran kalau dalam interaksi antarpartai, mereka yang sebelumnya begitu berkompetisi di satu hal akan dengan mudah menjadi kooperatif dalam hal lain.

Bukan menjadi rahasia kalau lembaga eksekutif dan legislatif menjadi tempat yang subur untuk perburuan rente ini. Maka tak heran kalau banyak anggota parlemen dan mantan menteri yang terseret ke kasus korupsi.

Kasus-kasus itu biasanya terkuak karena ada pihak yang tidak puas dan kemudian menjadi whistle blower. Padahal biasanya mereka ‘kompak’ dan saling menjaga kartu.

Di sini, politik menjadi transaksional. Kalau ‘kasus pajak’ seorang ketua partai diangkat ke permukaan supaya sikap partai melemah soal Century, itu merupakan transaksi yang harus dilakukan di antara para politisi pemburu rente.

Gampang membuktikan ini transaksional atau tidak. Apakah janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindak penunggak pajak-yang datanya sudah dibeberkan Dirjen Pajak, terwujud atau tidak?

Atau sebaliknya, seriuskah parlemen yang bergabung dalam panitia khusus (Pansus) terus gencar melakukan pembuktian ada aliran dana dari Bank Century ke partai-partai atau tidak? Yang kita ketahui, pada hari-hari terakhir ini, mereka gencar saling melobi.

Mari kita sedikit menyegarkan ingatan kita dengan sejumlah kisah perburuan rente sebelum kasus Bank Century ini.

Pertama adalah kasus DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) ketika mantan menteri Rohmin Damhuri mengumpulkan dana nonbujeter di rekeningnya.

Dana itu kemudian dibagikan ke semua partai yang anggotanya duduk di Komisi III DPR. Bahkan, dana itu juga mengalir ke seorang capres dan seorang anggota tim kampanye capres lainnya dalam Pemilu 2004.

Contoh lain yang layak dikenang adalah Bulogate I dan II yang terkait dengan dana BUMN. Skandal pertama adalah dugaan penyalahgunaan dana Bulog yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur yang berujung pada pemakzulan.

Skandal kedua adalah dugaan penyalahgunaan dana Bulog yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tanjung.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perburuan rente satu dasa warsa yang silam yang menamatkan riwayat Bank Bali dan kisah sukses bisnis keluarga Ramli. Hasil audit Pricewaterhouse memperlihatkan bahwa pada 1 Juni 1999 BI membayar Rp904 miliar ke Bank Bali setelah bank sentral menerima surat permintaan BPPN.

Pada hari yang sama, Bank Bali mentransfer biaya perantara ke PT Era Giat Prima (EGP) miliki Djoko Tjandra sebesar 546 miliar. Dari situ, Djoko lalu mentransfer ke beberapa nama yang terdiri dari pengusaha, pe­jabat tinggi, pemerintah dan politisi.

Ini hanya sekadar beberapa contoh kisah perburuan rente yang terungkap. Mudah-mudahan saja dugaan perburuan rente di Bank Century tidak pernah terbukti.

Terbukti atau tidak, sejumlah kisah di atas tetap menguatkan kerinduanku akan kehadiran ‘filsuf raja’ di negeri ini. (abraham.runga@bisnis.co.id)