Bisnis Indonesia

Senin, 19/10/2009

 Oleh Umar Juoro
Ketua Center for Information and Development Studies (Cides)

Dari para calon menteri yang telah dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terutama bagi para menteri yang akan menduduki pos ekonomi, tampak sekali kelemahan dari para calon menteri yang akan menduduki posisi yang bertanggung jawab terhadap sektor riil.

Padahal kelemahan dari Pemerintahan SBY yang pertama nyata sekali kelemahannya di sektor riil. Untuk bidang makro dengan tetap dipertahankannya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, ditambah Budiono sebagai Wapres, maka kekuatan tim ekonomi makro kembali akan menjadi andalan.

Sementara itu, yang menduduki posisi menteri yang bertanggung jawab di sektor riil, terutama energi dan pertambangan, pertanian, dan industri, serta yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur tampak bahwa track record-nya kurang memadai dan banyak tidak memadai keahliannya.

Kuntoro yang semula diperkirakan menjadi menteri ESDM kemungkinan hanya akan menduduki jabatan nonmenteri. Dengan komposisi seperti ini, maka kebijakan ekonomi akan tetap mengandalkan makro dan lemah dalam sektor riil seperti sebelumnya.

Penunjukan Hatta Rajasa sebagai Menko Ekuin mengejutkan karena banyak yang memperkirakan dia akan tetap sebagai Mensesneg. Kekuatan Hatta adalah dipercaya Presiden dan mempunyai kemampuan koordinasi. Kelemahannya adalah dalam hal substansi kebijakan ekonomi.

Dengan kuatnya tim ekonomi makro, maka tugas Hatta Rajasa menjadi sangat berat di sisi sektor riil di mana ia harus dapat mengatasi kelemahan dari tim ekonomi di sektor riil ini, berkaitan dengan energi, pertanian, industri dan infrastruktur.

Hanya dengan memperkuat kelemahan ini dan membuat tim ekonomi dapat memberikan hasil (deliver) maka keberadaan Hatta Rajasa sebagai Menko Ekuin akan berkontribusi secara berarti.

Dengan menempatkan Kuntoro pada kedudukan nonmenteri diharapkan dia dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sektor riil pada umumnya.

Namun, pengalaman pemerintahan di Indonesia, betapa besar sekalipun pengalaman dan kemampuan seseorang, jika ia tidak mempunyai kedudukan menteri akan lebih banyak menghadapi hambatan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan jika dia mempunyai kedudukan sebagai menteri dengan portofolio yang jelas.

Menteri-menteri yang terkait akan cenderung menghambat karena porsinya diambil oleh tim khusus ini daripada membantu untuk keberhasilan tugas tim khusus.

Pengalaman di negara maju juga demikian. Presiden Obama di AS membentuk banyak tim khusus berkaitan dengan industri mobil, kesehatan, energi, dan lain-lain, tetapi efektifnya diragukan dan membuat kebingungan di kalangan penentu kebijakan sendiri dan lebih membingungkan bagi pelaku ekonomi dan bisnis. Situasinya tentu saja lebih sulit untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Tidak ahli

Patut disayangkan bahwa Presiden tidak memperkuat tim ekonomi di sektor riilnya dengan menteri-menteri yang mempunyai pengalaman, keahlian dan mempunyai track record memadai di bidangnya. Karena perkembangan ekonomi Indonesia sangatlah lemah terasa di sektor riil yang semestinya menjadi pendukung utama pertumbuhan yang berkelanjutan dan menyediakan kesempatan kerja.

Perkembangan ekonomi tidak akan sinambung jika hanya mengandalkan sektor non-traded yang berkaitan dengan jasa, seperti keuangan, telekomunikasi, dan perumahan. Pembangunan Indonesia membutuhkan dukungan sektor riil (traded) dan pembangunan infrastruktur. Orang yang bertanggung jawab haruslah mempunyai kemampuan yang tinggi dan di sini bukan tempat untuk mereka yang baru belajar.

Mengandalkan kebijakan makro semata hanya mendatangkan investasi portofolio jangka pendek, di pasar modal dan pasar obligasi, yang tidak dapat secara langsung memperkuat struktur perekonomian. Dengan keterbatasan aset yang ditawarkan kepada investor portofolio, maka perkembangan investasi portofolio juga akan cepat menghadapi keterbatasan.

Sebenarnya kepercayaan dan harapan terhadap perekonomian dan Pemerintah Indonesia demikian tinggi. Hal ini antara lain diperlihatkan dengan penguatan nilai rupiah dan indeks pasar modal yang sangat tinggi. Namun, keterbatasannya adalah tidak banyak aset di pasar modal yang diminati oleh investor.

Hambatan perkembangan ekonomi karena kelemahan infrastruktur sangatlah mencolok. Hal ini membuat tidak banyak perusahaan yang dapat berkembang dan dapat menarik investasi langsung.

Karena itu, jika kelemahan dalam infrastruktur dan sektor riil tidak dapat diatasi yang sebagian besar adalah tugas pemerintah, maka harapan terhadap perekonomian Indonesia tersebut akan melemah kembali dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat optimal.

Sayang kesempatan yang demikian baik kurang dapat dimanfaatkan. Tampaknya Presiden kemungkinan akan melakukan perombakan tim ekonomi lagi setelah 1 tahun.