Bisnis Indonesia,  Senin, 22 Juni 2009

JAKARTA: Pasangan capres-cawapres diminta berkomitmen menciptakan pembiayaan yang murah dengan birokrasi akses yang mudah bagi pengusaha kecil agar segera bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah.

Ketiga pasangan capres-cawapres dinilai mengusung kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi hal itu masih sebatas jargon politik.

Ketua Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Samsul Hadi mengatakan pemerintahan berikutnya harus memperkuat dan memperbanyak usaha kecil, yang dalam 3-4 tahun bisa didorong menjadi usaha menengah.

“Inilah penggerak ekonomi sebenarnya. Di tangan mereka produktivitas nasional dipertaruhkan,” ujarnya kemarin.

Syaratnya, kata Samsul yang juga ketua umum Gabungan Koperasi Tepung Rakyat Indonesia (Gakoptri), adalah tersedianya pembiayaan yang mudah diakses dan murah bunganya. Salah satu cara yang mudah adalah mengembalikan peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagaimana misi awal pendiriannya, dengan menambah modal.

PNM, tuturnya, didirikan untuk menjadi penyedia modal alternatif yang mudah dan murah serta fleksibilitasnya tinggi. Namun, hal itu saat ini tidak terjadi karena fokus garapannya usaha mikro dan menjadi pesaing lembaga keuangan mikro.

Dia menilai Indonesia tak lagi punya lembaga yang mampu menyediakan pembiayaan bagi usaha pemula, rintisan, dan inovatif.

“Semua ramai-ramai masuk ke pembiayaan yang hampir seragam, dengan beroperasi sebagaimana bank.”

Program penguatan UMKM capres ? cawapres

Mega-Prabowo

1. Prioritas kredit perbankan kepada petani, nelayan, pedagang tradisional, dan pedagang kecil.

2. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat.

3. Melindungi pedagang tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan secara besar, yang tidak sesuai dengan UU.

4. Mempercepat modernisasi pasar tradisional untuk pedagang tradisional dan pedagang kecil.

5. Mendorong pertumbuhan UMKM di perdesaan melalui penguatan kelembagaan dan akses pasar.

SBY-Boediono

1. Merancang sistem keuangan untuk UMKM yang sistematis dan berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas produk UMKM.

3. Menumbuhkan jiwa wirausaha secara meluas.

4. Menciptakan perlindungan UMKM melalui fasilitas yang terpilah dan terpilih, untuk memperkuat daya saing produk UMKM

5. Membangun sinergi atau kemitraan dalam arti luas, antara UMKM dan usaha besar dalam suatu ikatan yang harmonis dan saing menguntungkan.

JK-Wiranto

1. Perbaikan pasar tradisional, dan penguatan pedagang kecil.

2. Menciptakan akses modal, teknologi dan pasar, networking.

3. Skala produk kompetitif dan produk basic needs. Produk-produk yang bisa berkembang memiliki competitiveness tertentu, seperti produk kreatif maupun tradisional, akan mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

4. Penyediaan infrastruktur penunjang.

5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kinerja UMKM & usaha besar (juta)
	Unit	Tenaga kerja
UMKM	49.840	91.752
Usaha mikro	47.023	77.062
Usaha kecil	2.018	9.970
Usaha menengah	0,120	4.720
Usaha besar	0,004	2.521

Sumber: BPS, 2008

Sementara itu, triliunan rupiah yang digelontorkan melalui skema bantuan langsung tunai dan PNPM Mandiri hanya menjadi penghibur sesaat bagi masyarakat bawah yang dalam jangka menengah tidak berdampak signifikan bagi UKM. “Ini karena sebagian besar yang disasar adalah usaha rumah tangga dan mikro,” kata Samsul.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa berharap anggotanya dapat naik kelas menjadi pengusaha skala nasional.

“Ini perlu dorongan dan stimulus baik dari pemerintah maupun swasta,” ujarnya saat meresmikan Hipmi Expo Kalimantan Selatan 2009 pekan lalu.

Khawatirkan implementasi

Sandiaga S. Uno, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, berpendapat program koperasi dan UMKM ketiga pasangan capres-cawapres mumpuni.

“Tetapi saya khawatir implementasinya setengah hati karena banyak kendala klasik.”

Dia mencontohkan kredit usaha rakyat (KUR). Program pinjaman bank berbasis jaminan dana pemerintah ini untuk mengatasi masalah modal koperasi dan UMKM, tetapi pemanfaatannya didominasi oleh debitur skala menengah.

“Usaha mikro dan kecil masih sulit mengakses,” katanya.

Di sisi lain, masalahnya, bank masih meminta jaminan kepada debitur sekitar 30% serta bunga kredit yang masih tinggi.

Ketua UKM Center Universitas Indonesia (UI) Nining I. Soesilo menilai isu program ketiga capres-cawapres belum menunjukkan komitmen dan tidak spesifik mengupas pemberdayaan KUMKM. “Mereka masih kurang paham dengan realitas di bawah.”

Nining menyatakan arah program yang disampaikan melalui kampanye masih mengambang dan secara teknis agenda yang diusung belum mendukung KUMKM, terutama pada kebijakan akses permodalan.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indo-nesia (GKSI) Deddy Setiadi mengatakan sebenarnya sangat banyak persoalan di lapangan, sementara konsep mereka masih global, belum ada yang detail.

“Maksud saya, artinya belum menyentuh persoalan teknis,” kata Deddy. (Moh. Fatkhul Maskur) (ginting.munthe@bisnis.co.id/sepudin.zuhri@bisnis.co.id)

Oleh Mulia Ginting Munthe & Sepudin Zuhri
Bisnis Indonesia