Bisnis Indonesia, Senin 17 November 2008
Dibutuhkan kebijakan selektif yang tepat sasaran. Begitu benang merah yang bisa diambil dalam seminar Economic Outlook 2009 bertajuk Prospek Investasi pada Tahun Politik yang digelar harian ini pekan lalu.
Sesulit apa pun situasi yang dihadapi, peluang tetap ada. Hanya, margin kesempatan itu tidaklah selebar saat kondisi normal sehingga kemampuan untuk mengendus peluang perlu dipertajam, dipergunakan tepat waktu dan dijalankan sebaik-baiknya.
Mereka yang hadir sebagai pembicara kunci dalam seminar ini adalah Meneg BUMN Sofyan A. Djalil dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Pembicara lain meliputi Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Ketua Forum Stabilisasi Sektor Keuangan Raden Pardede, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad, Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Direktur Capital Market PT Mandiri Sekuritas Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Rachmat Gobel, dan politisi dari Partai Golkar Akbar Tandjung.
Nuansa yang bisa ditangkap dari seminar ini yaitu adanya tekanan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang suka tidak suka, membuat regulator dan pelaku usaha dihadapkan pada keputusan tak mudah. Keterbatasan sumber daya pembiayaan, kerap disebut-sebut sebagai faktor penghalang pertumbuhan ekonomi. Kekeringan likuiditas itu terjadi karena melemahnya jantung permintaan dunia, Amerika Serikat.
Di Indonesia sendiri, negara yang menganut rezim devisa bebas, arus dana jangka pendek memang dapat keluar masuk dengan begitu cepat. Isu-isu yang tidak propasar begitu mudahnya memengaruhi pergerakan keluar arus modal dan juga jasa-jasa. Kecepatannya bahkan melebihi arus perdagangan atau ekspor dan impor. Padahal, neraca perdagangan (ekspor-impor) luar negeri, neraca modal, neraca jasa merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian sebuah negara.
.
.
|
Pergerakan indeks bursa saham dunia (%) |
|
| -65 |
|
| -58 |
|
| -57 |
|
| -57 |
|
| -56 |
|
| -51 |
|
| Zona Euro |
-49 |
| Singapura |
-48 |
| Jepang |
-33 |
| AS |
-29 |
Sumber: Bloomberg
.
Sebelum didera krisis, money game menjadi investasi keuangan yang lebih menarik untuk meraup untung dibandingkan dengan investasi produksi riil karena lebih cepat dan praktis. Begitu pula dengan dolar AS yang tetap dianggap sebagai mata uang menjanjikan dibandingkan dengan kurs lokal. Intinya, motif spekulasi telah mengalahkan motif transaksi.
Dominasi inilah yang kemudian membuat tekanan terhadap sektor riil menjadi semakin kuat. Dampak krisis kian terasa di saat fungsi bank sebagai lembaga antara penyalur dana ke masyarakat belum berjalan optimal.
Beberapa bank masih terkesan enggan memberikan kredit kepada sektor riil karena mungkin merasa nyaman dan aman dengan pendapatan bunga obligasi rekap. Di sisi lain, tingginya tingkat suku bunga pada akhirnya mendorong kenaikan suku bunga pinjaman yang menjadi keuntungan bank.
Tidak heran mengapa kalangan pengusaha menjerit dan merespons negatif upaya bank sentral menahan suku bunga pada level tinggi, pada saat terjadi tren penurunan inflasi. Apalagi sikap perbankan yang selama ini kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan bunga. Ketika bunga acuan naik, mereka begitu cepat menyesuaikan kenaikan itu, tetapi begitu turun, perbankan seakan begitu lamban menurunkan bunga kredit.
Lalu, siapa korbannya? Merekalah negara dan swasta. Mereka kini mengalami masa paceklik uang. Akan tetapi, jika pertanyaan itu diteruskan menjadi; negara atau swasta yang mana? Agaknya, jawaban itu mengarah kepada mereka yang menjalankan pola perekonomian defisit.
Krisis begitu terasa setelah andalan pembiayaan-sebagai cara cepat untuk menutupi selisih antara pendapatan dan pengeluaran-tak lagi gampang didapat. Ingin memperbesar pendapatan, tetapi sulit dilakukan karena permintaan sedang lesu. Alih-alih strategi yang paling sering dipilih justru dari sisi pengeluaran. Sisi biaya ditekan habis.
Menekan biaya tidaklah salah , tetapi juga tidak selalu benar. Mengapa? Keputusan untuk menekan pengeluaran justru dapat menimbulkan efek domino dengan mengganggu rantai produksi. Cara yang ideal tentu melakukan aksi simultan untuk memperbesar pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Kedua langkah ini dilakukan berbarengan, sejalan dengan upaya menghentikan tradisi berutang.
Solusi itu memang tak mudah. Regulator harus mencari cara atau menciptakan permintaan baru dengan sumber daya terbatas. Mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu atau bahkan mengubah biaya menjadi pendapatan. Misalnya, menyetop kebocoran, mengubah pungli sebagai pendapatan negara bukan pajak dengan aturan transparan, atau mengubah penyelundupan sebagai kegiatan ekspor resmi.
Lalu siapa yang bisa menjalankan semua ini? Jawabnya adalah politik. Pada dasarnya kebijakan ekonomi adalah keputusan politik. Kekuatan ekonomi suatu negara identik dengan kekuatan politik sang penguasa. Mau dibawa ke mana arah perekonomian negeri ini bergantung kepada sang pengendali kekuasaan. (aprilian.hermawan@bisnis.co.id)
.
Oleh Aprilian Hermawan
Wartawan Bisnis Indonesia
Loading ...
