Archive for Agustus, 2008
ANALISIS EKONOMI, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi
Kompas, Senin, 25 Agustus 2008
.
Pidato Presiden di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah 22 Agustus mungkin tidak mendapatkan perhatian sebesar pidato di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 Agustus mengenai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2009. Akan tetapi, sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan masa depan otonomi daerah yang perlu dikaji lebih mendalam.
Membangun GCG awareness
Bisnis Indonesia, Selasa, 19 Agustus 2008
.
Seorang eksekutif puncak di suatu perusahaan nasional yang sedang menanjak pernah menanyakan kepada saya mengenai bagaimana cara agar konsep-konsep good corporate governance (GCG) dapat secara mudah dipahami staf dari berbagai level, sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan secara efektif.
Memilih arbitrase untuk atasi sengketa
Bisnis Indonesia, Edisi: 17-AUG-2008
.
Masalah yang timbul dalam praktik governance pada tingkat tertentu dapat memicu ke tingkat sengketa. Seperti kasus Jamsostek, yang pada awalnya merupakan masalah hubungan tidak harmonis antara dirut dan dewan komisaris, berkepanjangan hingga sampai tingkat RUPSLB.
Dalam perspektif hukum kejadian ini merupakan hal yang kurang tepat. Terlebih lagi dalam perspektif GCG, kasus Jamsostek ini […]
Pemberantasan Korupsi (1), Pengadilan Khusus Tipikor di Persimpangan Jalan
Kompas, Selasa, 12 Agustus 2008
.
Indonesian Legal Roundtable (ILR) bersama harian ”Kompas”, 28 Juli 2008 di Jakarta, menggelar diskusi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi yang dipandu Asep Rachmat Fajar dari ILR menghadirkan pembicara guru besar hukum pidana internasional dari Universitas Padjadjaran (Bandung) Prof Dr Romli Atmasasmita, Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wakil Ketua […]
Pemberantasan Korupsi (2-habis), Pembenahan Birokrasi Saja Tak Cukup…
Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008
.
Terkait maraknya korupsi, harus diakui pemerintah tidak berdiam diri. Selain membentuk berbagai lembaga untuk memerangi korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah juga merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Undang-undang (UU) tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah empat kali berubah. Selain itu, posisi UU Nomor 31 Tahun […]
