Republika, 21 Juli 2008
“Politikus yang boros, tamak, dan korup; politikus yang jadi penja- hat dan pencemar lingkungan; politikus yang jadi aktor keke- rasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM; politikus yang jadi pelaku keke- rasan terhadap KDRT dan diskrim- inasi terhadap hak-hak Pe- rempuan; politikus yang memakai narkoba dan melindungi bisnis narkoba; serta politikus yang mendukung penggusuran dan tin- dakan yang tidak melindungi hak- hak ekonomi, sosial, dan politik kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota”. Gerakan Nasional Anti-Politikus Busuk
  
Sidarto Danusubroto, anggota Fraksi PDIP, mengeluh. Cucunya berharap ia tak lagi maju menjadi wakil rakyat.
Sebab, ia merasa risih menonton dan membaca sesama rekan DPR kakeknya digiring ke sana ke mari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berakhir di balik terali besi. ‘’Saya punya cucu dan anak banyak, mereka memerhatikan (pemberitaan soal anggota DPR akhir-akhir ini). Mereka mempertanyakan, apakah saya masih suka duduk di lembaga ini dengan pemberitaan DPR seperti itu,’‘ katanya seraya terkekeh saat ditemui di Gedung DPR.

Seorang anggota dewan lainnya meringis kesal saat sedang beribadah di dekat rumahnya. Pemuka agama yang memimpin doa menyelipkan satu kalimat yang membuat politikus muda itu terhenyak. ‘’Mereka minta Tuhan untuk membuka pintu hati wakil-wakil rakyat kita yang korup untuk kembali ke jalan yang benar. Hehehe, gue satusatunya wakil rakyat di situ, ya ngerasa ga enaklah. Muka gue pasti merah waktu itu,’‘ katanya sembari tersenyum getir.

Hal serupa dialami Yuddy Chrisnandi, anggota Fraksi Golkar. Keponakannya yang belia mempertanyakan kiprah Yuddy. ‘’Mereka tanya, ‘Om, kata temen-temen ku, DPR itu kerjanya minta duit mulu. Nggak cukup-cukup, padahal udah dikasih duit. Bener ga, Om?’‘’ G G G Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Gayus Lumbuun, juga meradang gara-gara lirik lagu ‘Gosip Jalanan’ grup musik Slank. Anak-anak Gang Potlot itu menyisipkan kalimat, ‘Mau tau gak, mafia di Senayan, kerjaannya buat aturan? Bikin UUD, ujungnya duit’. Slank menyanyikan lagu ini di Gedung KPK dalam rangka mendukung gerakan antikorupsi.

Reaksi langsung mencuat. BK mengaku menerima banyak laporan dari anggota DPR yang menyatakan, keluarga mereka keberatan dengan lirik lagu itu. Keluarga dan anak-anak bertanya, apa benar ayah/ibu mereka yang bekerja tiap hari di DPR menjadi anggota mafia DPR? Menjadi bagian dari sejumlah politisi yang sudah meringkuk di dalam ruang tahanan KPK?

Belum lagi masalah skandal seksual. Masih ingat rekaman video dari telepon genggam milik fungsionaris Golkar Yahya Zaini dengan pedangdut Maria Eva? Kini, muncul saingannya, yaitu beredarnya foto mesra anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) dari FPDIP, Max Moein, dengan perempuan. Belakangan, mantan sekretaris Max Moein mengaku dirinya menerima kekerasan seksual dari Max di ruang kerjanya di gedung DPR.

Ibarat cermin, tampilan wakil rakyat Indonesia sekarang penuh jelaga pekat. Kejahatan mereka ditelanjangi habis-habisan oleh media. Kejahatannya kian nyata dan dirasa publik. Anggota DPR tak lagi sesuci apa yang mereka kerap koarkan ke masyarakat saat kampanye. Satu demi satu anggota DPR masuk bui. Ada yang tertangkap basah tengah menerima suap atau ada yang diperiksa dan diseret masuk mobil tahanan di KPK. Di tahanan KPK, sekarang meringkuk enam wakil rakyat, yaitu Saleh Djasit dan Hamka Yamdu (FPG); Al Amin Nur Nasution (FPPP); Sarjan Taher (FPD); Bulyan Royan (FPBR); dan terakhir Yusuf Emir Faisal (FKB). Dalam waktu dekat, daftar nama ini bisa bertambah.

Citra 550 wakil rakyat rontok. Media tiap hari membongkar borok DPR. Berita korupsi DPR menghiasi lembaran koran dan majalah. Televisi menayangkan gambar anggota DPR yang digiring KPK. Masyarakat bisa menonton siaran langsung penggeledahan ruang kerja DPR. Mereka bisa melihat langsung mimik muka sang wakil rakyat: ada yang tersenyum pasrah, ada yang tersenyum licik, ada yang kaget, ada yang terhenyak, bahkan ada yang mencoba tabah.

Bagaimana masyarakat menilai penangkapan ataupun skandal itu? Pengakuan orang-orang terdekat anggota DPR di atas bisa jadi contoh sebagian kecil pendapat awam. DPR sedang ‘menikmati’ sanksi sosialnya dari masyarakat.

Risih? Pasti! Sebagian anggota DPR yang tak tahan dengan penilaian miring masyarakat itu langsung berkomentar. Rata-rata, mereka membela korps-nya. ‘’Itu hanya segelintir oknum DPR. Jangan dipukul rata semua anggota DPR seperti itu,’‘ kata mereka. Beberapa di antaranya bahkan membuat pernyataan keprihatinan. ‘’Peristiwa baru-baru ini sangat memukul kewibawaan dan berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat pada lembaga demokrasi DPR. Ini berdampak sangat buruk terhadap citra integritas wakil rakyat,’‘ kata salah satu pencetus pernyataan keprihatinan, Abdillah Toha (FPAN).

Sebanyak 21 anggota DPR menandatangani sembilan butir pernyataan itu. Seluruh fraksi ada, minus Fraksi Damai Sejahtera dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Mereka khawatir, bila tidak ada terobosan nyata, nasib DPR akan hancur. Namun, saat mereka menyatakan hal itu, survei politik yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia sudah memberi gambaran kasar soal bagaimana wajah DPR saat ini dalam survei bertajuk “Legitimasi Demokratik Wakil Rakyat: Partai, DPR, dan DPD”. Menurut responden LSI, DPR tidak lagi menjadi penyambung lidah rakyat.

Pada pertanyaan, ‘Lembaga mana yang paling bisa menyuarakan kepentingan rakyat?’ LSI memberi sejumlah alternatif lembaga, yaitu media massa, organisasi massa, birokrasi, partai, lembaga lain, tidak tahu; yang menyebut parpol hanya 11 persen. Lebih banyak yang menyebut media massa dan ormas. Begitu pula pada pertanyaan, ‘Yakin lembaga berikut bekerja sesuai perannya?’ Partai dan birokrasi (DPR) menempati urutan pertama dan kedua dari buncit. Yang pertama, tetap media massa.

Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat pun muncul Gerakan Nasional Anti-Politikus Busuk. Menurut para aktivis, masyarakat harus disadarkan bahwa menjelang pemilu malah banyak terungkap bobrok-bobrok wakil rakyat dan calon pemimpin negara. Mereka mendorong masyarakat untuk menghentikan karier si politikus busuk itu dengan tidak mendukung, mendanai, dan memilihnya.

Apa saja yang dimaksud politikus busuk itu? Berikut daftar dosanya. Politikus yang boros, tamak, dan korup; politikus yang jadi penjahat dan pencemar lingkungan; politikus yang jadi aktor kekerasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM; politikus yang jadi pelaku kekerasan terhadap KDRT dan diskriminasi terhadap hak hak Perempuan; politikus yang memakai narkoba dan melindungi bisnis narkoba; serta politikus yang mendukung penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hakhak ekonomi, sosial, dan politik kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota. ‘’Sanksi sosial masyarakat ini yang kita rasakan sekali. Ya, dampaknya pada cucu, pada anak, dan pada keluarga,’‘ tambah Sidarto yang juga menandatangani pernyataan itu.

Anggota Komisi Hukum (III) DPR, yang juga tokoh intelejen, Soeripto, malah berpendapat lebih jauh. Ia mengendus ada penggiringan opini yang ingin menghancurkan posisi DPR. ‘’Apa ini ada agenda besar yang ingin mengembalikan ke sistem otoriter? Ini perlu dicari. Apa benar ada agenda macam itu,’‘ kata politikus FPKS ini. Lain hal dengan Yuddy Chrisnandi. Ia mengklaim tak ada masalah dengan keluarga, meski keponakannya sempat menanyakan noda hitam rekan Yuddy di DPR. ‘’Mereka tahu apa yang saya lakukan. Ortu saya tahu anaknya bagaimana. Jadi, ada orang mau bilang kayak apa, ya tidak pengaruh. Tidak mengurangi kepercayaan mereka pada saya,’‘ katanya santai.

Menurutnya, DPR dalam posisi susah kalau mau mengembalikan kepercayaan masyarakat. ‘’Sangat sulit melakukan apologi ke publik. Karena, faktanya tiap hari ada saja berita negatif soal DPR. Paling-paling, yang bisa saya katakan hanya saya tidak seperti itu,’‘ akunya. Satu-satunya cara, lanjut anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan (I) DPR ini, adalah kembali ke peran awal wakil rakyat. ‘’Ya, tunjukkan peran nyata. Ikut interpelasi, garap isu kerakyatan, dan kesejahteraan. Memberi dukungan ke pemberantasan korupsi di dewan,’‘ kata satu-satunya anggota Fraksi Golkar yang mendukung hak penyelidikan (angket) terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

Empat tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang khusus The Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC). KPK yang saat itu dipimpim Taufiqurrahman Ruki ingin belajar dari pemberantas korupsi di negeri gingseng. Korsel terkenal sistem pemberantasan korupsinya karena bisa menyeret mantan presiden hingga konglomerat ke meja hijau dan berakhir di bui.

Dalam jamuan makan malam resmi KPKKICAC, salah seorang anggota KICAC berdiskusi dengan beberapa petugas KPK. Ia menanyakan bagaimana sanksi sosial masyarakat Indonesia terhadap pelaku korupsi saat itu. Yang ditanya, petugas KPK hanya bisa mesemmesem dan menjawab seadanya. Dengan bahasa Inggris terbata-bata, si anggota KICAC yang tampak tak puas dengan jawaban anggota KPK menjelaskan, salah satu resep sukses KICAC justru tidak datang dari teknologi antikorupsi atau kerasnya hukuman yang bakal diterima, melainkan hukuman sosial dari masyarakat. ‘’Di Korsel, kalau Anda sudah kena kasus dugaan korupsi saja, sanksi sosialnya luar biasa,’‘ katanya. ‘’Seluruh orang-orang terdekat Anda, tetangga, keluarga, rekan sekerja, teman dekat, semua menjauhi Anda. Anda seperti membawa penyakit menular. Ini obat yang paling mujarab,’‘ katanya, tetap terbata-bata. Si petugas KPK hanya mengangguk-angguk.

Saat itu, memang sorotan publik terhadap pelaku korupsi belum setinggi sekarang. Saat itu, entah kenapa, belum ada anggota DPR yang diseret KPK. Yang sudah ditangkap barulah pejabat negara dan daerah.

Sosiolog UI, Imam B Prasodjo, sepakat soal peran sanksi sosial terhadap anggota DPR. Menurutnya, bentuk sanksi sosial terberat bagi anggota DPR, selain dicaci masyarakat, adalah saat Pemilu 2009. ‘’Jangan pilih lagi orangnya atau parpolnya,’‘ tukas Imam. Memang benar. Di beberapa pemilihan kepala daerah, jumlah warga yang tidak memilih cenderung meningkat. Bahkan, di sejumlah daerah, parpol besar pun kehabisan napas karena tak lagi dipilih rakyat.

Yang juga harus digarisbawahi, lanjut pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI ini, adalah ingatan masyarakat. Dulu, ada anggapan bahwa ingatan masyarakat Indonesia sangat pendek pada dosa-dosa elite politiknya. Masyararakat selalu bisa dilenakan. Kini, tidak lagi. ‘’Masyarakat sebenarnya ingat terus dosa-dosa itu,’‘ kata Imam. Namun, yang membuat mereka kerap lupa justru datang dari media. Berita yang masuk menjadi bertumpuk-tumpuk. Satu berita menutupi berita lain. Satu skandal menutupi skandal yang lain. Ada yang disengaja, ada yang tidak. ‘’Akhirnya, memori masyarakat terganggu,’‘.

Ia beri contoh, betapa mudahnya sanksi sosial menguap. Beberapa waktu lalu, sempat ada skandal yang menyeret nama Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, dan salah seorang artis, Nia Paramitha. Namun, berita itu kemudian tenggelam, tak jelas bagaimana akhirnya. Seka rang, Soetrisno Bachir muncul lagi dalam ben tuk iklan di media cetak, televisi, spanduk, hingga papan iklan raksasa yang menggam barkan dirinya hidup untuk berbuat.

Bagaimana dari sisi budaya? Imam malah mengatakan, budaya Indonesia kelewat lembek bila bersentuhan dengan pelang garan norma, bahkan hukum. Ia menye butkan bahwa orang yang melanggar hal hal yang prinsipiil tidak mendapat sanksi yang kuat, baik dari hukum maupun dari masyarakat. ‘’Ini lama mengubahnya, kalau mau berubah,’‘ katanya menyindir.
.

stevy maradona