Bisnis Indonesia,  Kamis, 26 Juni 2008

Data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa per Januari-Mei 2008 ternyata realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) turun drastis mencapai 68,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Konsekuensinya, sampai akhir tahun dipastikan terjadi penundaan sejumlah realisasi investasi. Terkait dengan hal ini, Kepala BKPM Muhammad Lutfi menegaskan bahwa secara kumulatif, investasi Januari-Mei 2008 untuk PMDN mencapai Rp5,91 triliun. Untuk periode yang sama 2007 sebesar Rp18,62 triliun.

Meski terjadi penurunan realisasi PMDN, tetapi untuk realisasi PMA mencapai Rp88 triliun atau naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp33,3 triliun.
Untuk PMDN, realisasi investasi dominan pada sektor industri makanan, yaitu Rp2,44 triliun (16 proyek), industri logam, mesin dan elektronik Rp1,49 triliun (16 proyek), tanaman pangan dan perkebunan Rp0,4 triliun (satu proyek), listrik, gas, dan air Rp0,3 triliun (dua proyek), serta industri tekstil Rp0,2 triliun (tujuh proyek).

Secara eksplisit bisa disimpulkan bahwa dampak kenaikan harga BBM menjadi pemicu utama atas penurunan realisasi investasi PMDN. Pemerintah menaikkan harga BBM melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 16/2008 tentang Harga BBM rata-rata 28,7%.
Meskipun pemerintah bertekad menerapkan berbagai skenario menghindari kenaikan harga BBM, tetapi tekanan harga minyak dunia mengerdilkan nyali pemerintah untuk bertahan dengan nilai subsidi yang ternyata kian membengkak dan memberatkan APBN.

Oleh karena itu, meski tidak populis dan taruhannya adalah citra Presiden Yudhoyono untuk bertarung dalam pilpres 2009, pemerintah tetap menaikkan harga BBM mulai 24 Mei 2008 lalu dan terbukti kenaikan itu dalam kisaran 20%-30% seperti yang dijanjikan.
Salah satu aspek rasional dari kenaikan harga BBM adalah dampak simultan yang tidak bisa dicegah. Betapa tidak, kenaikan harga BBM tetap akan memicu meningkatnya harga sembako dan tarif angkutan sehingga belit inflasi hampir dipastikan makin menggerus daya beli rakyat. Realitas menunjukkan setiap kenaikan harga BBM (dan TDL) menimbulkan dampak secara makro dalam aspek perekonomian.

Dengan kata lain, perubahan harga BBM-TDL (sengaja ditambah tarif dasar listrik karena mungkin sebentar lagi juga akan ikut naik) sangat rentan terhadap sektor ekonomian dan perdagangan, terutama bagi ekonomi kerakyatan. Padahal, orientasi dari strategi industralisasi sangatlah membutuhkan pasok energi listrik dan BBM untuk mendukung produksi guna memacu ekspor demi perolehan devisa.
Selain itu, pasokan listrik dan BBM akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

PAD yang ter-cover dalam peningkatan produksi dan nilai tambah sektor industri secara makro. Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga meredupkan realisasi investasi, terutama PMDN. Terlepas dari fakta dampak dari kenaikan harga BBM terhadap PMDN bahwa terjadinya peningkatan realisasi investasi PMA secara tak langsung menunjukkan laju kepercayaan investor asing terhadap situasi perekonomian nasional.
Konfirmasi, pada periode januari - mei 2008 realisasi PMA didominasi oleh sektor transportasi, gudang dan komunikasi mencapai US$ 6,55 miliar (13 proyek), industri logam, mesin, dan elektronik US$ 0,5 miliar (47 proyek), industri kenda-raan bermotor dan transportasi lain US$ 0,4 miliar (18 proyek), perdagangan dan reparasi US$ 0,36 miliar (135 proyek) serta industri kertas dan percetakan mencapai US$ 0,3 miliar untuk 11 proyek.

Kilas balik dampak kenaikan harga BBM terhadap realisasi PMDN pada dasarnya tidak bisa terlepas dari minimnya alokasi anggaran. Pemerintah tampaknya memang tak bisa mengelak dari tuntutan dan tekanan mengurangi subsidi yang terkait dengan optimalisasi dari minimalisasi anggaran.
Oleh karena itu, investasi melalui PMDN dan PMA menjadi sangat penting untuk memacu target pembangunan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memfasilitasi kebutuhan investor agar mereka respek atas investasinya, termasuk salah satunya yang paling urgen adalah faktor keamanan dan kepastian dalam regulasi.

Berkelanjutan

Yang justru menjadi persoalan dibalik urgensi investasi, baik PMDN maupun PMA adalah kondisi makro perekonomian, termasuk misalnya dampak kenaikan harga BBM. Betapa tidak, kenaikan harga BBM telah menjadi momok bagi stabilitas. Paling tidak indikasi ini dapat terlihat dari komitmen pemerintah dalam upaya mengurangi nilai subsidi BBM sehingga mengharuskan terjadinya kenaikan harga BBM.
Fakta terhadap kenaikan harga BBM merupakan kesepakatan pemerintah. Terkait dengan ini, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga BBM merupakan pilihan terpahit. Oleh karena itu, komitmen terhadap pengurangan subsidi-kenaikan harga BBM menjadi dilematis, tidak saja bagi alokasi anggaran, tetapi juga bagi pemerataan subsidi.

Dengan kata lain implikasi - konsekuensi dari kenaikan harga BBM menarik dicermati, terutama dikaitkan dengan social cost-nya (konsekuensi dari krisis), termasuk juga ancaman bagi penurunan realisasi PMDN. Refleksi kenaikan harga BBM pada dasarnya mengacu pada sisi intensitas perimbangan antara penerimaan dan alokasi pembiayaan, termasuk juga dalam hal ini adalah subsidi dan urgensi investasi.
Oleh karena itu, sangat beralasan jika setiap terjadi kenaikan harga BBM selalu diikuti kekhawatiran social cost-nya, termasuk dalam hal ini, yaitu kenaikan sejumlah komoditas strategis dan penurunan realisasi investasi, terutama PMDN. Artinya, hal ini bukan tidak mungkin kalau nantinya akan memicu intrik sospol.
.
Oleh Edy Purwo Saputro
Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah di Universitas Muhammadiyah, Solo